Wednesday, 2 April 2014

Kenapa HARUS Pilih Caleg Perempuan?

“Jika Anda ingin sesuatu untuk dikatakan, mintalah pada seorang laki-laki. Jika Anda ingin sesuatu untuk dilakukan mintalah pada seorang perempuan” – Margaret Thatcher (Pidato sebagai anggota parlemen pada tahun 1965)

Sumber Gambar: breakingnews.go.id

Pemilu legislatif tinggal hitungan hari, pesta demokrasi besar tengah dipersiapkan untuk mengusung wakil rakyat. Para calon ramai berkampanye mempromosikan visi-misi lengkap dengan bonusnya. Masyarakat bersuka-cita, ada yang memilih secara selektif, adapula yang hanya menjadi massa bayaran.

UU No. 10/2008 tentang Pemilihan Umum yang merupakan perbaikan dari UU No.12/2003 memastikan setidaknya 30 persen perempuan dicalonkan dalam daftar calon anggota legislatif untuk menangani masalah kekurangan keterwakilan gender dalam bidang politik di negara ini. Kekurangan dalam UU ini adalah tidak adanya sanksi bagi partai politik yang tidak mematuhinya. Hasilnya, enam dari tigapuluh delapan partai yang ikut serta dalam pemilu 2009 gagal menominasikan 30 persen calon legislatif perempuan dalam daftar calon anggota legislatif yang mereka usulkan. Meskipun demikian, peningkatan keterwakilan perempuan di DPR RI pada dua pemilu terakhir, 11,8 persen pada tahun 2004, dan 18 persen pada pemilu 2009 cukup substantif. (UNDP 2010)

Angka 18 persen masih terhitung rendah dan jauh dari 30 persen, untuk itu perlu digali sebab-sebabnya, kemudian diperbaiki. Beberapa kemungkinan penyebab yang muncul adalah masih adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat kepada perempuan untuk memimpin, kurangnya dukungan dan fasilitas dari partai politik untuk perempuan atau hambatan struktural akibat kebijakan pemerintah.

Stereotip masyarakat pada perempuan tampaknya bukan lagi menjadi penyebab utama karena pemerintah sudah menggalakkan Pengarusutamaan Gender (PUG) di berbagai bidang. Masyarakat sudah tidak lagi pilih-pilih antara laki-laki atau perempuan untuk dijadikan pemimpin. Mereka hanya butuh pemimpin yang cerdas, jujur, adil dan benar-benar berjuang untuk kesejahteraan bangsa. Untuk itu para caleg perempuan harus memiliki pengetahuan dan pengalaman politik yang matang. Namun, yang menjadi masalah adalah perempuan memiliki start yang berbeda dengan laki-laki di dunia politik dalam berbagai hal. Caleg perempuan harus berusaha lebih keras untuk memberikan bukti nyata pada masyarakat bahwa mereka layak menjadi pemimpin. Cara ini telah dipraktekkan dan terbukti benar oleh Walikota Surabaya Ibu Risma yang kini memiliki banyak simpatisan. Rakyat memilih karena rakyat percaya, rakyat percaya karena ada bukti. Hal inilah yang harus diperhatikan dan didukung oleh partai dan kebijakan pemerintah daerah maupun pusat.

Perempuan jarang terpilih untuk menduduki posisi-posisi pengambil keputusan di dalam struktur partai sehingga mereka tidak memiliki kesempatan belajar keterampilan di bidang politik. Akibatnya perempuan memiliki pengetahuan dan pengalaman politik yang lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Perempuan-perempuan yang berkompeten terkadang juga tidak mau terjun ke politik karena masih adanya stereotip bahwa politik adalah dunia laki-laki. Banyaknya hambatan yang dialami caleg perempuan membuat mereka sulit di duduk di kursi parlemen dan menyebabkan banyak kebijakan publik tidak responsif gender. El-Mostafa Benlamlih (UN Resident Coordinator dan UNDP Resident Representative Indonesia) dalam kata pengantar makalah kebijakan Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintahan yang dibuat UNDP Indonesia mengatakan bahwa,

“...pengalaman menunjukkan bahwa partisipasi perempuan yang rendah di bidang politik dan pemerintah akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas kebijakan publik yang responsif terhadap gender yang menyangkut baik laki-laki maupun perempuan...”

Fakta tersebut sudah jelas menggambarkan kenapa kita harus memilih caleg perempuan. Alasan lainnya adalah bahwa pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menjunjung hak-hak perempuan melalui berbagai peraturan hukum dan menunjukkannya dengan menandatangani sejumlah komitmen dan kovenan internasional terkait dengan kesetaraan gender. Salah satu hak perempuan adalah ikut berkecimpung dalam dunia politik. UU pemilu yang telah dibuat belum teraplikasi dengan baik dalam memenuhi kuota 30% untuk memenuhi hak perempuan tersebut. Caleg perempuan harus kita pilih demi memenuhi kuota tersebut, tentu saja kita harus memilih yang berkualitas. Bukan yang bermodal wajah dengan make-up tebal dan tebar pesona menggunakan tas-tas branded. Kita harus memilih caleg perempuan yang bukan hanya ‘mempercantik’ partainya tapi mampu menggubah nada-nada lama Bangsa Indonesia menjadi simfoni kekinian yang mensejahterakan negeri ini tanpa menghilangkan nada-nada inti kebangsaan kita.