Sunday, 5 January 2014

Pembangunan Indonesia Menolak Keseragaman


Bermula dari teori para hartawan yang mengaku brilian bahwa angka GNP menunjukkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, bukan pertumbuhan ekonomi perusahaan mereka sendiri. Katanya harta-harta Si Kaya akan dengan ikhlasnya menetes pada Si Miskin untuk penghidupan. Teori makro yang sangat lugu dan tidak membuktikan apapun. Tidak ada satupun teori makro yang lekat pada keterwakilan. Kebanyakan mereka adalah sumbat yang membuat bisu berbagai kebijakan. Isu yang membuat Si Kaya makin kaya dan Si Miskin makin miskin. Satu-satunya penghubung diantara keduanya adalah jurang bernama kepentingan. Bukan kepentingan Si Miskin, Si Kaya lah yang punya banyak kepentingan. Si Miskin tidak pernah ditetesi ampas-ampas emas yang menjadi tudung saji makanan Si Kaya.

Begitu pula dengan senjang antara kepentingan lokal dan kepentingan nasional yang mengetengahkan perencanaan pembangunan partisipatif. Kata partisipatif dinilai merusak norma keseragaman yang sudah dibentuk dalam skala nasional. Sistem “pukul rata” ala rezim militer tampaknya menjadi basis pemikiran kebijakan pembangunan di tingkat negara. Tidak salah. Tujuannya adalah untuk menghasilkan luaran yang sama dari setiap daerah yaitu pembangunan satu kiblat. Mirip dengan modernisasi yang berkiblat pada Amerika. Masalahnya, apakah manusia-manusia dan alam yang beragam mampu memacu kendaraan yang sama dan sampai pada garis finish bersamaan jika jalan yang dilalui berbeda?

Bayangkan ada beberapa orang yang sedang mengikuti balapan mobil F1 dengan lintasan berbeda. Ada yang lintasannya mulus seperti lintasan F1 biasanya, ada yang berbatu-batu, ada yang berlubang, ada yang berpasir, ada yang hanya tanah saja, bahkan ada yang tidak memiliki lintasan. Hanya punya garasinya saja, lintasannya masih dalam proses pembuatan. Tidak mungkin mereka akan sampai pada garis finish pada waktu yang sama jika sama-sama menggunakan mobil F1 walaupun mobil ini berkelas. Strategi yang lebih bijak adalah dengan memperpendek lintasan, jalan terobosan, memberikan kendaraan yang sesuai dengan tekstur jalan, dan sebagainya asal mereka bisa sampai pada garis finish di waktu yang sama. Untuk kemudian menikmati ‘rumah baru’ di garis finish dan melupakan lintasan-lintasan sulit yang sebelumnya dilalui.

Sumber Gambar: beritagar.id

Paradigma keseragaman diciptakan bukan tidak sengaja untuk menekan negara yang heterogen seperti Indonesia. Bisa jadi sistem ini digaungkan keagungannya untuk kemudian dijadikan panutan oleh negara yang komponennya beragam agar geraknya tertatih-tatih. Sehingga yang lagi-lagi menang dalam kompetisi adalah negara yang sudah maju.

Perencanaan pembangunan partisipatif yang mulai merebak sedang mengusung kepentingan lokal untuk kemudian berhimpun menjadi kesuksesan dalam skala nasional. Tapi sering kali kebijakan ini dipotret sebagai sebuah perusakan dan menghambat kepentingan nasional. Istilah kepentingan nasional barangkali lebih dulu harus dipertanyakan apa maksudnya. Bukankah konsep kepentingan nasional terlalu abstrak untuk diterjemahkan dalam kebijakan pembangunan yang sangat membutuhkan langkah-langkah praktis. Misalnya saja konsep kedamaian, tentu saja ini kepentingan nasional. Tapi bagaimana langkah praktisnya? Tidak ada yang sama. Setiap tempat tidak memiliki harapan kedamaian yang seragam karena “start”nya berbeda. Ada wilayah yang sedang berkonflik ada yang tidak. Ada wilayah yang damai dengan kebebasan individual seperti perkotaan adapula yang damai dengan kepedulian sesama di desa-desa.

Segala yang heterogen tidak pernah bisa diselesaikan dengan yang homogen. Kecuali Tuhan menyelesaikan umat-Nya. Kebijakan pembangunan tidak bisa dipatrikan seragam. Ada nilai-nilai heterogen yang akan rusak jika diseragamkan. Setiap daerah memulai pembangunan dari garis start yang berbeda. Ada yang membutuhkan dukungan lebih, adapula yang sudah penuh sesak terkena dampak over-development. Nilai-nilai lokal dicederai. Bahkan tidak disisakan sama sekali.

Tidak ada ceritanya pembangunan partisipatif yang berasaskan kepentingan lokal melawan kepentingan nasional. Justru kepentingan nasional yang harus ditilik kembali definisinya. Karena yang dibutuhkan bangsa ini adalah keberhasilan dalam skala nasional untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan lokal. Sudah bukan zamannya lagi para pandai duduk manis di pusat pemerintahan. Sudah saatnya mereka turun ke pelosok-pelosok membangunkan benih-benih bangsa yang tertidur. Menjaga keseimbangan alam dan lingkungan sosial; menyelaraskan cita-cita lokal menjadi rajutan yang indah bertemakan keberhasilan pembangunan dalam skala nasional. Keseragaman bukanlah indikator keberhasilan pembangunan. Kali ini senyum rakyat kecil lebih menggambarkan segalanya. Dan di negeri tercinta kita, rakyat kecil terdiri atas beragam suku bangsa, beragam budaya. Mereka bukan botol-botol di pabrik minuman yang bisa diisi dengan cairan seragam dan diberi cap merek yang sama. Mereka manusia yang memiliki sifat unik.

Kalaupun keseragaman harus ada, maka dia berhenti sampai pada tataran konsep yang abstrak. Konsep dengan milyaran definisi yang berujung pada keberhasilan bersama. Bukan revolusi berbasis militer yang mengetengahkan nilai-nilai lokal yang sudah baik dan tertata.