Wednesday, 13 November 2013

Saatnya Pemimpin Menjadi Miskin

Isu kedaulatan energi dan ketahanan pangan sepertinya tidak akan pernah usang. Fakta bahwa sebagian besar pengelolaan sumber daya alam kita dikuasai oleh pihak asing, menjadikan isu ini semakin panas untuk dikaji. Bumi Indonesia beserta seluruh isinya yang seharusnya menjadi hak warga Negara Indonesia hampir tidak terusik aplikasinya. Tidak jauh berbeda dengan masalah energi, ketahanan pangan juga digaungkan di berbagai forum. Kondisi iklim dan dampak kebijakan menjadikan kondisi ketahanan pangan kita tidak terlalu baik. Walapun sempat menjadi negara swa sembada beras beberapa tahun lalu, tidak berpengaruh banyak pada angka kecukupan pangan masyarakat negeri ini. Justru yang tertulis di lembaga survei adalah sekitar 36 juta penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan, dengan asumsi pangan mereka belum tercukupi.

Sumber Gambar: tirto.id
Kolonialisasi di era globalisasi akan menjadi istilah baru untuk kondisi negeri ini. Pemimpin kita mudah dipecundangi dengan iming-iming profit serta kekuasaan. Menutup hati untuk pro terhadap kepentingan rakyat. Namun, baru-baru ini bermunculan tokoh-tokoh yang seolah-olah merakyat, terlepas dari kebenaran hatinya, karena kita tidak mungkin mengetahuinya. Sebut saja Dahlan Iskan, Jokowi, Chairul Tanjung, dst. Mereka menjadi bukti bahwa rakyat akan bersimpati dan memenangkan siapapun yang pro-rakyat tanpa peduli latar belakang partai politik dan sejenisnya. Pemimpin-pemimpin ini sepertinya akan menjadi langkah awal untuk mewujudkan impian Bangsa Indonesia akan pemimpin yang mampu membelanya. 

Promosi (Pangan) Global

Laporan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) menyebutkan bahwa kenaikan harga pangan biji-bijian dunia telah mencapai 17 persen (38 poin dalam indeks harga) dibandingkan dengan harga bulan Juni 2012. Harga pangan lain pun tidak jauh berbeda, hampir semuanya meroket. Sementara kita tahu kebutuhan pangan selalu meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk, tidak terkecuali di Indonesia. Sehubungan dengan isu ketahanan pangan, negara-negara ASEAN bersama negara-negara GCC (Gulf Cooperation Council) seperti Bahrain, Saudi Arabia, Oman, Qatar dan Kuwait melakukan kerjasama di tiga bidang utama yaitu ketahanan pangan, investasi pertanian, dan undang-undang serta kerangka peraturan untuk investasi pertanian. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan membawa pengaruh baik terhadap ketahanan pangan negara-negara tersebut.

Kebijakan membuka lebar-lebar keran impor dan ekspor atau liberisasi pasar pangan yang dilakukan pemerintah kita sangat menurunkan daya saing petani lokal, sektor pertanian dan perkebunan bakal beralih pada investor asing. Harga pangan terlempar pada mekanisme pasar dan tidak akan terproteksi. Bisa saja harga pangan tidak terlalu jatuh, jika stok pangan dari produksi domestik mencukupi. Namun pada kenyataannya stok pangan kita tidak mencukupi. Hal ini jelas akan sangat berpengaruh pada kestabilan stok pangan dan kualitas pangan yang beredar.

Permasalahan semakin rumit karena faktor produktif petani yang tidak bisa berkompetisi akibat keterbatasan akses pembiayaan, penggunaan teknologi, penguasaan pasar, dan belum terpenuhinya infrastruktur produksi. Laju peningkatan produksi pangan cenderung melandai. Selain itu distribusi sarana produksi juga terhambat. Bahkan kondisi sumber air semakin memprihatinkan dengan maraknya alih fungsi lahan, selain kondisi iklim dan bencana yang terjadi. 

Untuk mengatasinya pemerintah telah menempuh beberapa kebijakan dan strategi menuju Indonesia Tahan Pangan dan Gizi 2015 yaitu : 1.) Pemantapan ketersediaan pangan berbasis kemandirian 2.) Peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan 3.) Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang 4.) Peningkatan status gizi masyarakat 5.) Peningkatan mutu dan keamanan pangan.

Kebijakan dan strategi tersebut jelas sempurna ketika implementasinya mudah dan lancar. Sayangnya, tidak semudah itu mewujudkannya. Banyak faktor yang mendukung alasan pemerintah ketika program-program pendukung kebijakan ini tidak sukses pelaksanaannya. Upaya vital yang seharusnya ditempuh pemerintah untuk menyukseskan kebijakan tersebut adalah menguatkan kelembagaan pedesaan dalam hal pangan dan melakukan promosi global diversifikasi pangan. Seperti yang kita tahu faktor harga diri menyulitkan pangan lokal menggantikan nasi. Citra pangan lokal masih relatif rendah. Bisnis pangan lokal juga belum menunjukkan taringnya dan tidak terwadahi oleh skala bisnis besar. Program perbaikan gizi yang cost effective dengan memanfaatkan pangan lokal seharusnya juga bisa menjadi terobosan baru yang mencengangkan. Pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap pangan lokal sudah seharusnya digalakkan. 

Penduduk dengan kategori miskin dan kekurangan pangan lebih banyak terdapat di pedesaan. Dengan penguatan kelembagaan yang mengarah pada ketahanan pangan akan banyak membantu memecahkan permasalahan ini. Sebut saja kelembagaan leuit di kesatuan adat banten kidul kasepuhan sinar resmi Sukabumi, mereka tidak pernah mengalami kekurangan pangan. Hasil panen yang dikoordinasikan penyimpanannya di lumbung membuat pola pangan mereka terorganisir dengan baik selama satu tahun ke depan. Bahkan mereka mempunyai cadangan makanan untuk kejadian insidental seperti bencana dan lain sebagainya.

Sementara itu untuk masalah diversifikasi pangan kita dapat mengimitasi cara promosi batik. Bahan yang dulunya dikenal hanya bisa digunakan oleh orang tua dan kegiatan resmi kini bisa menjadi sangat booming dengan berbagai variasinya. Semua kalangan berlomba-lomba untuk menggunakan batik. Sekarang corak batik hampir bisa kita temukan di semua benda. Inilah yang diistilahkan dengan promosi global. Public Figure yang sering dilihat masyarakat seperti pemerintah dan artis mempunyai peranan sangat penting dalam hal ini. 

Kelompok ini yang seharusnya menjadi pelopor utama untuk meningkatkan citra pangan lokal lewat media massa. Karena seperti yang kita tahu, media massa di negara kita sangat efektif untuk membentuk opini publik. Ketika kelompok ini berhasil mempromosikan pangan lokal dengan baik, secara otomatis citra pangan lokal akan naik. Masyarakat akan menaikkan gengsi diri mereka saat menyantap pangan lokal , dengan asumsi seperti “orang pintar adalah mereka yang melakukan diversifikasi pangan dengan memakan pangan lokal”. Booming pangan lokal tidak akan jauh berbeda dengan booming-nya batik. Kerjasama dengan pebisnis-pebisnis besar juga menjadi sangat penting. Intinya adalah kita semua, dari kalangan apapun bersama-sama mempromosikan dan membuat produk terbaik dari pangan lokal yang dapat kita konsumsi. 

Propaganda Kedaulatan Energi
Pasal 33 UUD 1945 jelas menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” yang juga telah diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Uji Materi Undang-Undang Migas, di mana harga BBM tidak boleh berdasarkan persaingan usaha. Namun pada kenyataannya yang terjadi adalah hilangnya Hak Menguasai Negara (HMN) atas tambang minyak. Untuk itu perlu adanya renegosiasi kontrak pertambangan migas dan perundang-undangan migas seperti yang dibahas dalam RUU APBNP 2012. Adalah menjadi hak konstitusional setiap warga negara untuk mengajukan gugatan judicial review (uji materi) Undang-Undang APBN-P Tahun 2012 ke Mahkamah Konstitusi.

Beberapa permasalahan energi yang kita hadapi yaitu produksi minyak menurun, kekurangan infrastruktur (kapasitas kilang terbatas), belum maksimalnya diversivikasi energi dan pengelolaan energi mineral dengan cara ekstraksi , serta listrik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Adapun kebijakan yang sudah diterapkan yaitu adanya lima gerakan penghematan energi yang disampaikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Langkah-langkah tersebut dilakukan setelah kebijakan pembatasan BBM berdasarkan kapasitas mesin (cc) kendaraan urung diterapkan. Lima langkah itu terdiri dari ketentuan semua kendaraan dinas pemerintah, termasuk BUMN, tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi. Kemudian, konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) terus disiapkan, perusahaan pertambangan dan perkebunan tidak diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi, serta larangan bagi PLN mengunakan pembangkit listrik yang menggunakan BBM. Langkah kelima adalah penghematan listrik di gedung-gedung pemerintah.

Hasil pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Rio de Janeiro menghasilkan sebuah sistem ekonomi baru bernama 'ekonomi hijau'. Hal ini berasal dari asumsi bahwa bumi dengan jumlah penduduk yang mencapai 7 miliar, tidak akan lagi bisa memenuhi kebutuhan semua penduduknya. Selain itu adapula program REDD atau Reducing Emissions from Deforestation and Land Degradation yaitu skema yang memungkinkan negara-negara maju untuk membayar negara berkembang atas jasa penyerapan karbon dari hutan-hutan di negara berkembang.

Namun, lagi-lagi fakta yang harus kita selesaikan terlebih dahulu yaitu kolonialisasi di era globalisasi. Pengetahuan mengenai kedaulatan energi harus segera didistribusikan kepada masyarakat. Paling tidak mereka harus paham dulu mengenai haknya dan konsep kedaulatan energi. Tentunya kembali lagi pada peran media massa yang sangat efektif dalam membentuk opini publik. Sosialisasi tentang kedaulatan energi akan memunculkan kritisi dari masyarakat yang berkembang menjadi solusi nantinya.

Walaupun kita juga harus mengantisipasi adanya kerusuhan dan lain sebagainya. Pemerintah seharusnya bisa memegang peranannya untuk mengendalikan hal tersebut dengan segera mengambil langkah-langkah praktis untuk meminimalisir dampak dan mewujudkan kedaulatan energi. Renegosiasi kontrak harus dilakukan dengan mengusung hak rakyat, bukan hanya pembelaan pada kelompok tertentu yang hanya meraup keuntungan dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Pemimpin Harus Bermental “Miskin”
Sudah menjadi rahasia umum jika pemimpin-pemimpin bangsa kita yang dalam hal ini berkaitan dengan energi dan pangan sangat tidak tegas. Ketidaktegasan ini jelas terlihat pada kebijakan-kebijakan yang diberikan dan pola pengentasan masalah. Mereka cenderung terlihat profit oriented dan juga memilah-milah langkah yang diambil dalam proses pengambilan keputusan yang sekiranya tidak menggeser jangkauan kekuasaan yang sudah mereka dapatkan. 

Permasalahan seperti korupsi juga tidak lagi aneh di telinga masyarakat kita. Jangankan untuk mengambil sebagian keuntungan negeri ini, mereka bahkan dengan ringan tangan menjual sebagian saham perusahaan negara kepada pihak asing demi menjaga stabilitas kekuasaan dan profit mereka. Nilai-nilai positive-sum ketika mereka menjadi aktivis hanya hanya sebatas membayangi pola perilaku mereka untuk kemudian dihalalkan dengan fokus utama “comfort zone”. Kekuatan dan posisi pemerintah yang seharusnya dapat mengambil keputusan untuk meminimumkan kerugian dan memaksimalkan potensi negeri ini tumbang untuk kepentingan pribadi. Bahkan media massa sebagai pembentuk opini publik tidak jarang di setting untuk meredam isu-isu yang bisa membuktikan kebenaran yang harusnya mereka bela. 

Lantas siapa yang pantas memimpin bangsa ini? Tentu saja mereka yang “miskin”lah yang pantas. Orang-orang miskin hanya berorientasi pada “kecukupan” dalam hidupnya. Mereka belum sampai pada tingkat yang tinggi jika dianalisis menggunakan Teori Kebutuhan Maslow. Usaha-usaha maksimal akan mereka lakukan dengan asumsi mereka akan dapat “mencukupi” kebutuhan. Tidak ada orientasi “lebih” untuk mengais hak-hak orang lain. Orang miskin juga cenderung rendah hati dan punya ambisi besar untuk memajukan kehidupannya. 

Hal ini tentu saja berbeda ketika kita menerapkan konsep diri kita sebagai orang kaya. Orientasi utamanya bukan lagi mencukupi kebutuhan melainkan menambah kekayaan, bahkan mendapatkan kekuasaan untuk kemudian melebarkannya agar kekayaannya tetap dapat dipertahankan. Mereka cenderung tidak akan melihat sekitarnya atau hanya membagi sedikit saja “kelebihan” yang mereka dapatkan kepada orang lain. Mereka takut kekayaannya berkurang.

Konsep ini tidak bisa mewakili semua karakteristik pemimpin yang pro rakyat. Tapi paling tidak konsep pemimpin yang miskin akan lebih dekat kepada masyarakat yang menjadi fokus pembangunan. Ketika mereka sudah merasa “miskin” atau dapat diartikan sejajar dengan masyarakat akan berdampak besar pada pola perilaku pemimpin tersebut. Pemimpin akan cenderung lebih arif karena kebijakan yang dibuat akan diukur dengan diri mereka sendiri yang berposisi pada kelompok masyarakat. Produk akhirnya adalah bentuk-bentuk aplikasi kebijakan da program yang pro terhadap kepentingan rakyat, dalam hal ini pada permasalahan kedaulatan energi dan ketahanan pangan.

Selasa, 01 Januari 2013 (1:41 PM)