Monday, 18 November 2013

"Korupsi" Mahasiswa KPM Saat KKP


KPM hanya “bumbu”
            Isu sering dimarjinalkannya mahasiswa KPM dalam pelaksanaan KKP bahkan sudah didengungkan sebelum KKP dimulai. Uniknya dosen-dosen juga sudah memberikan sinyal-sinyal sindiran mengenai hal ini tanpa memberikan solusi praktis. Contohnya saja, mahasiswa diminta untuk menunjukkan keahliannya dalam merencanakan program, mengaturnya, dan hal-hal non teknis lain yang sebenarnya bisa saja dikerjakan anggota kelompok lain. Tidak semua mahasiswa KPM memiliki cara komunikasi yang bagus. Hal ini membuat mereka kurang bisa memposisikan dirinya ke dalam tugas yang telah disebutkan di atas dengan baik.
            Tugas-tugas non teknis bisa saja diambil oleh anggota lain dalam kelompok yang sudah memiliki pengalaman dalam berorganisasi. Pembelajaran teoritis yang diberikan di bangku kuliah akan tetap berada di angka nol jika sebelumnya tidak diimbangi pengalaman di lapangan. Sementara jika dibandingkan dengan program departemen lain, kita tidak bisa dengan mudah mengambil posisi mereka selain menjadi peran pembantu. Program-program mereka benar-benar membutuhkan keahlian khusus yang notabene hanya dimiliki oleh orang-orang yang mengenyam pembelajaran formal di departemen tersebut saja. Misalkan untuk menentukan status gizi, mahasiswa KPM tidak akan bisa melakukannya. Sebaliknya, mahasiswa gizi bisa saja membuat perencanaan program dengan lebih baik dari mahasiswa KPM karena dia pernah menjadi ketua BEM misalnya.
            Selama saya mengikuti KKP, ilmu teknis yang benar-benar saya terapkan adalah teknik-teknik partisipatoris. Efeknya pun sebenarnya tidak terlalu penting. Pertama, departemen lain sudah memiliki program bawaan. Kedua, mahasiswa tidak dibekali keterampilan-keterampilan khusus yang mampu memandirikan masyarakat tanpa uang karena dana KKP yang didapat pada kenyataannya terlalu sedikit. Setelah penerapan teknik-teknik partisipatoris usai dilakukan, pekerjaan teknis lainnya hanya mengambil gambar kegiatan teman-teman dan peran pembantu pada setiap program. Kebetulan saya memiliki sedikit keberanian dan pengalaman untuk memberikan motivasi kepada peserta MOS SMP di wilayah sekitar desa dan mengajar di TPA masjid terdekat. Selain itu tidak ada.
            Kegiatan yang saya lakukan di luar peran pembantu adalah membumbui KKP dengan hal-hal yang menyenangkan agar mereka tidak bosan dengan rutinitas dua bulan yang menjemukan di waktu-waktu tertentu. Saya menjadi pencetus jadwal piket yang sangat mengakrabkan karena dibuat sedemikian rupa. Selain itu saya juga membuat TTS nama-nama kami dan ciri khas yang menggelikan serta love diagram yang membuat tertawa pembacanya. Hal-hal kecil yang hanya menjadi “bumbu” saja dalam kegiatan KKP. Saya yakin teman-teman KPM lain pun tidak jauh berbeda. Sayangnya yang harus digarisbawahi, bumbu tidak selalu enak, adapula bumbu yang justru membuat rasa masakan menjadi “kacau”. Semuanya bergantung pada si pembuat bumbu.



Kita Punya Keahlian Teknis

            Kuliah enam semester tidak mungkin hanya menghasilkan keahlian untuk menerapkan teknik-teknik partisipatoris saja kan? Terlalu mahal biaya kuliah kita kalau keahliannya hanya itu. Tidak juga sebanding dengan puluhan tugas yang pernah kita kerjakan sejak awal kuliah di IPB. Ilmu sosial memang cenderung teoritis, apalagi yang kita dapatkan di KPM dalam bentuk kasus-kasus yang ujung-ujungnya harus dianalisis. Mental kita lebih sering terbentuk dalam angan-angan dan stag di ranah kognitif. Rutinitas ini menyulitkan kita ketika harus berhadapan dengan kondisi nyata yang sering kali berbeda dan dinamis. Walaupun kejadian tersebut sudah berkali-kali ditandai seru sebagai peringatan yang harus diwaspadai, tetap saja sebagai mahasiswa kita masih sulit mengatasinya.
            Salah besar kalau kita menyebut mahasiswa KPM tidak memiliki keahlian teknis. Kita seharusnya bisa membuat program seperti departemen lain. Bukan berniat menyaingi, tapi melengkapi. Kita punya keahlian teknis untuk melakukan penyuluhan, memberdayakan kelembagaan, meningkatkan jiwa kepemimpinan, komunikasi bisnis, membuat program siaran, membuat media komunikasi massa, teknik-teknik partisipatoris, dan keahlian lainnya.
            Beberapa teman KPM di desa lain berhasil membentuk kelompok tani ikan baru di desa KKPnya. Jujur saja, saya tidak punya daya kreatifitas setinggi itu untuk mendapatkan pikiran serupa. Tapi bisa jadi saya juga mampu membuat hal serupa di desa KKP saya jika idenya telah ada sebelumnya. Kebetulan teman saya itu memang memiliki pengalaman organisasi yang kuat. Sejak itu saya berpikir, departemen KPM harus mewajibkan program-program KKP untuk mahasiswanya. Tentu saja seperti apa yang kita pelajari dari berbagai mata kuliah, program ini tidak bisa seenaknya langsung kita terapkan, harus disesuaikan dengan kondisi desa yang kita tempati. Tapi paling tidak departemen harus memberikan pilihan-pilihan program yang bisa dilaksanakan.
            Saya pikir, KPM juga harus membuat program unggulan seperti revitalisasi kelembagaan, mengingat banyaknya kelembagaan yang sudah tidak berfungsi lagi di desa-desa. Selebihnya program-program teknis lain disesuaikan dengan kondisi desa dan program departemen lain. Program wajib dari departemen lain sepertinya juga harus dihapus stempel ‘wajib’nya karena terbukti tidak efektif. Misalnya saja penyuluhan ayo melek gizi, ada desa-desa tertentu yang sudah memberikan penyuluhan gizi secara rutin melalui posyandu. Kemudian program ini menjadi begitu merepotkan karena harus dijalankan apapun yang terjadi. Stempel wajib juga  membuat mahasiswa dari departemen yang bersangkutan menguasai program KKP karena kekhawatiran akan penyelesaian tugasnya. Stempel wajib bisa diganti dengan nama program unggulan, program ini tidak harus dilaksanakan tapi sangat disarankan untuk kondisi yang sesuai. Sedikit lebih fleksibel dari program wajib.  

Peran Departemen KPM

            Salah satu amal yang tidak putus perhitungannya adalah ilmu yang bermanfaat. Sayang sekali jika kita tidak mendapatkannya dalam program KKP yang sangat mengesankan seumur hidup kita. Sebuah program yang memberikan pembelajaran kehidupan di luar kampus yang cukup ganas. Jika alasannya kita tidak punya program untuk memaksimalkan kinerja departemen lain maka harapan ini sudah terbukti gagal karena kita hanya mendapatkan stempel ‘gabut’ (gaji buta, tidak bekerja apapun). Bukan mendapatkan stempel ‘pahlawan’ yang membuat program mereka sukses.
            Runtuhnya harapan ini tentu saja bukan sepenuhnya menjadi kesalahan mahasiswa. Ketika mahasiswa KPM diminta untuk mempunyai daya ‘tanggap’ dan ‘kreativitas’ yang tinggi maka kenyataan yang ada tidak semua mahasiswa memilikinya. Justru keadaan tanpa beban karena tidak ada ‘tugas’ yang diberikan departemen (selain teknik-teknik partisipatoris dan mengambil gambar) membuat sebagian mahasiswa KPM ‘bersantai’ selama KKP untuk kemudian dengan ikhlas menerima stempel ‘gabut’ di keningnya.
            Departemen harus berperan untuk memberikan ‘beban’ pada mahasiswanya seperti yang dilakukan departemen lain karena setiap aturan menjadi arahan dan inspirasi untuk sebagian besar orang dalam bertindak. Aturan dan arahan dari departemen juga mampu menginspirasi pengembangan program yang dilakukan sesuai kondisi desa. Seperti halnya korupsi yang timbul akibat sistem yang lemah, gabut-nya mahasiswa KPM di program KKP bisa jadi juga akibat sistem yang tidak mengikat.