Wednesday, 13 November 2013

Jokowi : Birokrat 'Jowo' Ideal

Sumber Gambar: dekandidat.com

(Tugas mata kuliah Kelembagaan, Organisasi dan Kepemimpinan pada 28 November 2012)


PENDAHULUAN

            Akhir-akhir ini Jokowi selalu menjadi sorotan publik. Hampir setiap hari kita dapat menemukan wajah beliau muncul di berbagai stasiun televisi di Indonesia. Perangainya yang njowo jauh dari kesan pencitraan. Tindakan-tindakan serta keputusan-keputusan yang beliau ambil justru terkesan inovatif dan responsif untuk kepentingan masyarakat. Jokowi kemudian disanjung-sanjung sebagai sosok pemimpin pro-rakyat yang patut dicontoh pemimpin lain republik ini.
            Namun sebagai orang Jawa yang konon kebanyakan masih cenderung mewarisi nilai-nilai feodal, kepemimpinan Jokowi perlu dikaji lebih lanjut. Begitu juga dengan posisinya sebagai pengatur kefektifan besarnya porsi birokrasi yang kemudian dihubungkan dengan jati dirinya sebagai orang Jawa. Langkah-langkah yang sudah beliau ambi selama menjadi walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta saat ini sepertinya sudah jelas jauh dari kesan pewarisan nilai-nilai feodal. Untuk itu penting diidentifikasi apa yang menyebabkan kepemimpinan Jokowi dapat mengefektifkan besarnya porsi birokrasi, walaupun beliau berasal dari suku Jawa yang notabene masih menyisakan sistem feodalisme.

LANDASAN TEORI

Teori Pribadi – Situasi (Personal – Situational Theory)
            Teori pribadi-situasi lahir sebagai upaya untuk menggabungkan teori genetik dengan teori sosial, menggabungkan fungsi bakat dari lahir dengan fungsi situasi atau lingkungan dalam menerangkan fenomena kepemimpinan.
            Secara umum teori pribadi-situasi lebih dapat diterima dalam hal ini diakui bahwa manusia memang mempunyai kemampuan atau bakat yang dibawa dari lahir. Namun seseorang akan berhasil dengan baik jika dikembangkan melalui pendidikan dan pengalaman sehingga terus berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi yang memerlukannya. Dalam teori pribadi situasi ada dua faktor yang terkait :
a.    Perangai (sifat) pribadi dari pemimpin (The personality traits of the leader)
b.    Sifat dari kelompok dan anggotanya (the nature of the group and its member)

METODE PENULISAN

            Makalah ini ditulis dengan menggunakan studi literatur dengan mengambil satu bab pada dua buku dan  tiga artikel yaitu : Bab IV Pamong Desa atau Raja Desa? Kekayaan, Kedudukan, dan Kekuasaan Pejabat Desa, Birokrasi dan Kepemimpinan : Mengefektifkan Besarnya Porsi Kekuasaan, Pesona Pemimpin, Defisit Kepemimpinan Responsif, dan Kompetensi Kepemimpinan Joko Widodo. Semua bahan tersebut dianalisis menggunakan teori pribadi-situasi dan ditulis dengan metode deskriptif, menghimpun fakta tanpa melakukan pengujian hipotesa.

PEMBAHASAN

Pamong Desa Jawa
            Sebuah lelucon Jawa mengatakan bahwa sudah pasti menguntungkan menjadi aparat desa sederhana saja di wilayah persawahan yang beririgasi bagus dibandingkan dengan menjadi pegawai negeri di tingkat propinsi, atau bahkan nasional yang penting di kota. Lelucon ini menggambarkan sistem pamong dalam pemerintahan desa yang sejak zaman Majapahit sampai saat ini masih berjalan, walaupun dengan penyesuaian-penyesuain yang berarti. Tanah bengkok dikenal sebagai pengganti sistem upah, tanah ini bisa berbentuk pekarangan, sawah, maupun tegalan. Sistem ini merupakan imbalan kepada pamong desa untuk pelaksanaan tugas administrasinya selama memegang jabatan, bahkan setelah pensiun.  Hal ini tampak sebagai sisa-sisa penerapan sistem komunal tingkat desa atau perluasan dari sistem apanage feodal yand digunakan sebagai hadiah atas loyalitas politik.
            Uniknya lagi adalah kenyataan bahwa “uang mendatangkan lebih banyak uang” dan tidak terjadi pengecualian di Jawa. Kebanyakan pamong desa berasal dari lapisan sosial atas, karena untuk pencalonan diri saja mereka membutuhkan uang yang cukup banyak untuk “menjamu” masyarakatnya. Untuk mendapatkan kekuasaan orang harus kaya, dan jika seseorang menjadi lebih kaya melalui suatu kedudukan, hal itu menjadi bukti bahwa seseorang layak untuk menjadi kuat, oleh karena itu prestise-nya bertambah. Itu adalah masalah harga diri dan status untuk pamong desa. Maka dari itu, tidak sedikit dari mereka yang berusaha meninggikan prestise dengan berinvestasi pada bidang pendidikan anaknya, pergi Haji, dan lain sebagainya. Proses pengumpuan kekayaan, status dan kekuasaan pun tidak luput dari praktek nepotisme dengan mengangkat saudara-saudaranya pada proses regenerasi.
            Di pihak lain, pemimpin yang dihormati harus menyesuaikan norma perilaku yang diterima secara umum. Dengan demikian kekayaan tidak harus dikumpulkan untuk diri sendiri, tetapi untuk kebaikan masyarakat, kekayaan hendaknya juga tidak dipamerkan, dan juga harus memberikan contoh yang bagus dalam segala hal kehidupan publik juga pribadinya.

Birokrasi
            Perubahan adalah suatu proses yang berkesinambungan, nilai-nilai tradisional tidak harus sepenuhnya dihilangkan karena masih banyak yang relevan dan bisa dijadikan kerangka normatif. Justru sistem baru terkadang membentuk semacam feodalisme baru atau disebut dengan Neo tradisionalisme.
            Birokrasi sebagai sistem yang mengatur jalannya pemerintahan mempunyai ciri yang paling menonjol yaitu hirarki jabatan dan terdapat rekruitmen, promosi, penggajian, pemisahan bidang (jabatan) dan diatur menurut undang-undang.  Birokrasi seringkali masih terpengaruh pada sistem masa lalu, seperti halnya di Jawa. Indonesia secara umum masih mendekati birokari patrimonial yang bersifat paternalistik (patron-klien).  Terjadi pula fenomena masyarakat politik birokratik, yaitu dimana proses pembuatan keputusan terbatas pada para penguasa negara dimana ciri-cirinya adalah aparat birokrasi dominan dan lembaga politik lainnya cenderung lemah. Kekuasaan birokrasi menjadi mutlak.
            Besarnya porsi kekuasaan menjadi masalah nyata karena pembagiannya tidak efektif.  Pertama adalah penciptaan kekuasaan ekstra birokrasi yag diharapkan menjadi kontol justru menjadi partner dari birokrasi itu sendiri (contoh : pers), namun di lain pihak, sektor ini juga merupakan jalur yang efektif untuk meneteskan kemakmuran pada lapisan bawah. Kedua, kualitas para pejabat pimpinan yang ditentukan oleh karakteristik individu dan pengalamannya. Ketegaran sistem birokrasi cenderung mematikan kreativitas dan inovativitas. Pimpinan seharusnya tidak hanya jadi kepala, tapi juga manajer yang baik, bukan hanya memberikan laporan ABS (Asal Bapak Senang)  atau ATS (Asal Tugas Selesai) sehingga tidak muncul neo-tradisionalisme.

Kepemimpinan Jokowi
            Jokowi lahir sebagai orang Jawa yang secara tidak langsung juga mewarisi budaya Jawa. Tidak terkecuali pada sifat-sifatnya dalam memimpin. Jokowi mempunyai prinsip kesederhanaan dan selalu legowo. Penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award hanya menjadi salah satu bukti bahwa Jokowi bukan akumulator kekayaan dengan memanfaatkan keuasaannya. Penghargaanya pada perbedaan serta kepekaannya terhadap permasalahan global juga mencerminkan ke-jawa-annya. Orang Jawa dikenal sangat menghargai orang lain dan lebih mementingkan harmonisasi hubungan dibandingkan dengan kepuasan pribadi.
            Prinsipnya yang harus fokus kepada warga juga kembali mencerminkan sifat kepedulian yang diwarisinya dari budaya Jawa. Namun jika kita melihat kenyaataan pamong desa di Jawa yang cenderung mengarah pda tipe kepemimpinan atributif yang terus mengumpulkan kekayaan dengan kekuasaannya, maka lain halnya dengan Jokowi. Sifat dari kelompok dan anggotanya dimana beliau dibentuk dan dibesarkan menjadi seorang pemmpin, dalam hal ini dunia bisnis dan mungkin juga kehidupan akdemiknya menempanya dengan cara lain. Pengalamannya sebagai seorang pengusaha mebel, Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta saat ini sudah pasti mengembangkan pengetahuan dan cara berpikirnya. Jokowi terbukti tidak melakukan usaha-usaha memperkaya diri dengan kekuasaan yang dipegangnya. Beliau justru dengan sigap menghadapi berbagai permasalahan, memperjuangkan aspirasi rakyat dan merealisasikan cita-cita konstitusi. Ini jelas menunjukkan kepemimpinannya sangatlah responsif. Sikapnya yang visioner, inovatif, dan berani mengambil resiko juga merupakan hasil dari pendidikan dan pengalaman yang beliau dapatkan dalam dunia akademik, bisnis, dan pemerintahan yang dipegang.
            Teori pribadi-situasi menjelaskan keberhasilan Jokowi yang walaupun orang Jawa namun mampu mengefektifkan birokrasi dengan baik dan terbukti tidak mewarisi sistem feodalisme. Semuanya dibentuk melalui pendidikan dan pengalaman dan terus berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi yang memerlukannya. Perangai (sifat) pribadi dari Jokowi sebagai pemimpin (The personality traits of the leader) terkait erat dengan sifat dari kelompok dan anggotanya (the nature of the group and its member) baik dalam dunia akademik, bisnis, maupun pemerintahan yang dipimpinnya.

PENUTUP

            Sifat pribadi Jokowi sebagai pemimpin yang berasal dari Jawa berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat beliau menjalani kehidupan akademiknya, menjalankan bisnisnya, dan memegang jabatan pemerintahan. Jokowi kemudian berhasil mengkombinasikannya dengan baik. Sifat ke-Jawa-annya membuatnya lebih responsif ditunjang dengan sifat transformasional yang didapatkannya dari pengalaman dan pendidikannya. Semuanya semakin jelas terbukti pada langkah-langkah yang diambilnya saat menjabat Gubernur DKI. Sebagai birokrat Jokowi sudah dapat dikatakan cukup ideal dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA
BAB IV. Pamong Desa atau Raja Desa? Kekayaan, Kedudukan dan Kekuasaan Pejabat Desa. Jean-Luc Maurer.
Birokrasi dan Kepemimpinan : Mengefektifkan Besarnya Porsi Kekuasaan. Nurhadiantomo.
Pesona Pemimpin. Agus Hernawan. (Artikel).
Defisit Kepemimpinan Responsif. Novri Susan. (Artikel).
Kompetensi Kepemimpinan Joko Widodo. Nurlyta Hafiyah, dkk. (Artikel).